Pemegang Lisensi Produk Kosmetik (PLH) di Indonesia: Panduan Lengkap PerBPOM 20/2026

Pemegang Lisensi Produk Kosmetik PerBPOM 20/2026 | INSIGHTOF

Pemegang Lisensi Produk (PLH) kosmetik di Indonesia adalah perusahaan Indonesia yang mengajukan dan memegang Notifikasi BPOM atas nama merek asing, dan menurut Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2026 PLH bertindak sebagai importir yang ditunjuk pemilik merek. Peraturan 2026 menghapus langkah Apostille dan legalisasi kedutaan untuk surat penunjukan, Certificate of Free Sale (CFS), dan sertifikat GMP, tetapi tetap mewajibkan dokumen bernotaris untuk kontrak produksi dan penggantian importir. Panduan ini menjelaskan apa yang harus dimiliki PLH, siapa yang menyiapkan tiap dokumen, dan bagaimana melindungi merek jika hubungan kerja berakhir.

7 Poin
Isi wajib surat penunjukan menurut Pasal 20 ayat (1) huruf c.
3 Bulan
Waktu bagi importir sebelumnya untuk menjawab klarifikasi BPOM setelah pergantian agen (Pasal 21 ayat (4)).
1 Pemohon
Satu nama kosmetik hanya boleh dinotifikasi oleh satu pemohon, dengan pengecualian terbatas untuk perusahaan terafiliasi (Pasal 8).

1. Apa Itu Pemegang Lisensi Produk Kosmetik menurut PerBPOM 20/2026

Istilah “Product License Holder” lazim dipakai dalam praktik, tetapi PerBPOM 20/2026 tidak menggunakannya. Peraturan ini menyebut importir (Pasal 1 angka 18), yaitu badan usaha yang memasukkan kosmetik ke Indonesia, dan prinsipal (Pasal 1 angka 19), yaitu badan usaha di luar negeri yang menunjuk importir di Indonesia untuk menjual kosmetik yang dimiliki atau dikuasainya. Dalam praktik, PLH adalah importir Indonesia yang ditunjuk merek asing agar merek tersebut tidak perlu mendirikan perusahaan sendiri di Indonesia.

Untuk produk jadi impor, hanya importir yang bergerak di bidang kosmetik yang boleh mengajukan Notifikasi (Pasal 19 ayat (1)), dan setiap pemohon harus memiliki izin usaha (Pasal 6 ayat (3)). Karena itu, perusahaan asing tidak dapat mengajukan sendiri. INSIGHTOF menyediakan peran ini melalui layanan Product License Holder kami, dan alur pendaftaran lengkapnya dijelaskan di halaman pendaftaran kosmetik kami.

Panduan INSIGHTOF Sebelumnya: Panduan PLH kami sebelumnya ditulis berdasarkan PerBPOM 21/2022 yang sudah dicabut. Gunakan halaman ini untuk pengajuan di bawah PerBPOM 20/2026. Untuk proses impor secara lebih luas, panduan kosmetik impor kami cocok sebagai bacaan latar belakang, tetapi saran legalisasinya sudah tidak berlaku.

2. PLH atau Perusahaan Indonesia Milik Sendiri

Merek asing punya dua cara yang realistis untuk memenuhi syarat importir. Tabel berikut membandingkan keduanya pada hal-hal yang diatur langsung oleh peraturan.

PoinPLH (Importir yang Ditunjuk)Badan Usaha Indonesia Milik Sendiri
Siapa yang mengajukanPLH sebagai importir (Pasal 19)Badan usaha pengimpor Anda, yang juga harus memiliki izin usaha (Pasal 6 ayat (3))
Rekomendasi dari UPT BPOMDimiliki PLH (Pasal 20 ayat (1) huruf b dan Pasal 25)Badan usaha Anda harus memperolehnya
Surat penunjukanDiterbitkan pemilik merek untuk PLH (Pasal 20 ayat (1) huruf c)Diperlukan jika pemilik merek adalah perusahaan asing yang terpisah
Upaya pendirianMerek tidak perlu mendirikan perusahaanPerusahaan, izin, lokasi usaha, dan penanggung jawab teknis
KetergantunganNotifikasi tetap terikat pada hubungan dengan PLHKendali penuh, dengan beban kepatuhan penuh

Perusahaan terafiliasi adalah kasus khusus. Satu nama kosmetik hanya dapat dinotifikasi oleh satu pemohon, kecuali jika satu kelompok perusahaan terafiliasi yang mengajukan, yaitu badan hukum terpisah yang dikendalikan oleh induk atau pemilik yang sama. Hubungan itu harus dibuktikan dengan pernyataan bermeterai dari induk perusahaan yang dibuat, dilegalisasi, atau dicatat oleh notaris (Pasal 8 ayat (2) sampai (4)).

3. Syarat yang Harus Dimiliki PLH sebelum Pengajuan

PLH harus memenuhi persyaratan importir sebelum produk pertama dapat dinotifikasi. Persyaratan ini berasal dari Pasal 20 dan Pasal 25 PerBPOM 20/2026.

Persyaratan Importir

  • Izin usaha: badan usaha Indonesia yang berizin (Pasal 6 ayat (3)).
  • Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi: diterbitkan UPT BPOM setempat setelah pemeriksaan sarana (Pasal 25).
  • Surat pernyataan tidak pernah dipidana: pernyataan bermeterai bahwa komisaris, direksi, atau pimpinan perusahaan tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena tindak pidana obat dan makanan (Pasal 20 ayat (1) huruf a).
  • Penanggung jawab teknis: orang yang memahami Dokumen Informasi Produk (DIP) dan informasi teknis kosmetik (Pasal 20 ayat (5)).
  • Sarana dan pencatatan: sanitasi, penyimpanan, kartu stok, penanganan keluhan, prosedur penarikan dan pemusnahan, serta contoh pertinggal (Pasal 25 ayat (3)).

BPOM memutuskan Rekomendasi baru dalam 12 hari kerja setelah pemeriksaan, dan akun pemohon aktif dalam 14 hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap pada verifikasi (Pasal 25 ayat (8) dan Pasal 29 ayat (2)). Semua hitungan hari dalam peraturan ini adalah hari kerja (Pasal 1 angka 22). Halaman layanan PSB kami menjelaskan sisi gudang dari langkah ini.

4. Siapa Menyiapkan Dokumen Apa

DokumenDisiapkan OlehKetentuan
Surat penunjukan (LOA)Pemilik merek (prinsipal)Berlaku, dalam bahasa Indonesia dan/atau Inggris, tujuh isi wajib (Pasal 20 ayat (1) huruf c)
Certificate of Free Sale (CFS)Otoritas berwenang atau lembaga yang diakui di negara asalWajib untuk produk non-ASEAN, kecuali produk kontrak produksi luar negeri (Pasal 20 ayat (1) huruf d)
Sertifikat GMPProdusen, dari otoritas berwenang atau lembaga yang diakuiBerlaku, disertai pernyataan pemerintah negara asal jika diterbitkan lembaga yang diakui (Pasal 20 ayat (1) huruf e, huruf f, dan ayat (2))
Surat pernyataan tidak pernah dipidanaManajemen PLHBermeterai (Pasal 20 ayat (1) huruf a)
Rekomendasi dari UPT BPOMPLH, melalui pemeriksaan saranaPasal 20 ayat (1) huruf b dan Pasal 25
Dokumen Informasi Produk (DIP)Pemilik merek dan PLH bersama-samaHarus sudah ada sebelum Notifikasi diajukan (Pasal 3 ayat (2))
Tidak Ada Langkah Apostille di Pasal 20: Peraturan ini tidak menyebut Apostille atau legalisasi kedutaan (KBRI/KJRI) untuk surat penunjukan, CFS, atau sertifikat GMP. Langkah notaris hanya tersisa di tempat yang disebut jelas dalam teks, seperti pernyataan perusahaan terafiliasi dan perjanjian kontrak produksi. Tim regulasi INSIGHTOF memastikan pembacaan ini pada 18 November 2026. Jika jadwal Anda masih memuat stempel dari aturan lama, minta kami mengonfirmasinya sebelum Anda membayar.

5. Surat Penunjukan: Redaksi, Masa Berlaku, dan Pengakhiran

Surat penunjukan adalah dokumen yang membuat hubungan PLH terlihat secara hukum bagi BPOM. Pasal 20 ayat (1) huruf c mencantumkan isi wajibnya: nama dan alamat produsen atau prinsipal di negara asal, nama importir, merek atau nama kosmetik, tanggal penerbitan, masa berlaku, hak untuk melakukan notifikasi, mengimpor, dan mendistribusikan produk jadi, serta nama dan tanda tangan direktur prinsipal.

Peraturan tidak menetapkan batas minimal sisa masa berlaku surat. Peraturan hanya mensyaratkan surat tersebut berlaku. Dalam praktik, tetapkan masa berlaku lebih panjang daripada rencana periode penjualan, karena Notifikasi dapat dicabut setelah surat penunjukan berakhir (Pasal 56 ayat (2) huruf b). Perpanjangan Notifikasi juga memerlukan dokumen penunjukan yang masih berlaku (Pasal 49).

6. Ganti PLH: Surat Pemutusan Keagenan (Clean Break Letter)

Jika merek pindah ke importir baru sebelum surat penunjukan lama berakhir, pemohon baru harus melampirkan salinan penunjukannya sendiri dan perjanjian bernotaris yang mengakhiri keagenan sebelumnya, yang disebut clean break letter (Pasal 21 ayat (1)). BPOM dapat meminta konfirmasi importir sebelumnya, dan importir sebelumnya punya waktu paling lama tiga bulan untuk menjawab. Jika tidak menjawab, BPOM dapat melanjutkan proses dengan pemohon baru dan mencabut Notifikasi importir sebelumnya (Pasal 21 ayat (3) sampai (5)). Jika importir sebelumnya keberatan atas dokumen tersebut, BPOM dapat menunda Notifikasi baru sampai para pihak menyelesaikan sengketanya (Pasal 21 ayat (6)). Jika keagenan sebelumnya sudah berakhir, BPOM dapat melanjutkan proses dan mencabut Notifikasi lama (Pasal 21 ayat (7)).

Karena itu, kontrak keagenan dengan PLH sebaiknya menjelaskan sejak awal bagaimana proses pengalihan akan berjalan. Notifikasi diberikan kepada pemohon, sehingga pengalihan bergantung pada kerja sama tersebut dan pada dokumen di atas. Poin kontraktual itu merupakan saran praktis, bukan ketentuan peraturan.

7. Setelah Disetujui: Perubahan, Perpanjangan, dan Pencabutan

1
Laporkan perubahan data importir.
Perubahan nama importir tanpa perubahan hak distribusi, atau perubahan alamat disertai perubahan lokasi, harus diajukan sebagai perubahan Notifikasi (Pasal 48 ayat (1)). Perubahan alamat perusahaan atau gudang juga memengaruhi Rekomendasi (Pasal 26).
2
Habiskan label lama dalam enam bulan.
Setelah perubahan tertentu disetujui, produk dengan informasi label sebelumnya boleh beredar paling lama enam bulan (Pasal 50).
3
Perpanjang sebelum kedaluwarsa.
Notifikasi berlaku paling lama tiga tahun dan harus diperpanjang sebelum berakhir. Perpanjangan memerlukan dokumen GMP yang berlaku dan dokumen penunjukan yang berlaku (Pasal 45, Pasal 47, dan Pasal 49).
4
Waspadai pemicu pencabutan.
Surat penunjukan yang kedaluwarsa, tidak adanya DIP, dokumen palsu, atau Rekomendasi yang dicabut dapat berujung pada pembatalan atau pencabutan (Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)).

BPOM juga menyediakan layanan prioritas selama 3 hari kerja bagi pemohon yang memenuhi daftar kriteria tertentu. Salah satunya adalah tidak menggunakan pihak ketiga untuk mengurus Notifikasi, jadi tanyakan kepada konsultan mana pun, termasuk kami, bagaimana hal ini memengaruhi strategi Anda sebelum Anda merencanakan berdasarkan jangka waktu yang lebih cepat (Pasal 43 dan Pasal 44).

8. Daftar Periksa Praktis untuk Merek Asing

Sebelum Anda Menandatangani Kontrak dengan PLH

  • Status importir: pastikan PLH memiliki izin usaha, Rekomendasi UPT BPOM (atau rencana untuk memperolehnya), dan penanggung jawab teknis.
  • Surat penunjukan: susun ketujuh isinya, dengan masa berlaku lebih panjang daripada rencana penjualan Anda.
  • Dokumen: minta CFS dan sertifikat GMP, serta pernyataan pemerintah negara asal jika salah satunya diterbitkan lembaga yang diakui.
  • Ketentuan keluar: sepakati secara tertulis bagaimana pengalihan dan clean break letter akan berjalan.
  • Kepemilikan merek: pastikan belum ada pemohon lain yang memakai nama kosmetik yang sama (Pasal 8).

9. Pertanyaan yang Sering Diajukan

Q: Apakah merek kosmetik asing bisa mendaftar di Indonesia tanpa perusahaan sendiri?
A: Bisa, dengan menunjuk importir Indonesia yang memiliki izin usaha dan mengajukan Notifikasi. Dalam praktik, importir ini disebut PLH. Merek menyediakan surat penunjukan, CFS, dan sertifikat GMP.
Q: Apakah surat penunjukan memerlukan Apostille atau legalisasi kedutaan?
A: Tidak menurut PerBPOM 20/2026. Pasal 20 ayat (1) huruf c mencantumkan tujuh isi yang harus ada dalam surat dan tidak mewajibkan salah satu dari kedua langkah tersebut.
Q: Apa yang terjadi jika hubungan dengan PLH berakhir?
A: Notifikasi dapat dicabut setelah surat penunjukan berakhir (Pasal 56 ayat (2) huruf b). Importir baru hanya dapat mengambil alih dengan penunjukannya sendiri dan clean break letter bernotaris (Pasal 21).
Q: Apakah Notifikasi yang terbit di bawah aturan lama harus diajukan ulang?
A: Tidak. Notifikasi yang terbit berdasarkan PerBPOM 21/2022 tetap berlaku sampai tanggal kedaluwarsanya, dan permohonan yang diajukan sebelum PerBPOM 20/2026 berlaku tetap diproses dengan aturan lama (Pasal 58). Perpanjangan mengikuti aturan baru.

Mencari Pemegang Lisensi Produk di Indonesia?

Tim regulasi kami bertindak sebagai importir dan pemohon, menyiapkan surat penunjukan, dan memeriksa dokumen CFS dan GMP sebelum pengajuan. Berdiri sejak 2016, 1.000+ pengajuan BPOM & halal.

INSIGHTOF Consulting Indonesia

Established 2016 | 1,000+ BPOM & Halal Filings

📧 marketing@insightof.co.id

📱 +62 897 647 0070 (WhatsApp)

🌐 Detail Harga Tetap & Garansi Tepat Waktu

Get the Right Regulatory Support

We help local and international businesses meet Indonesian regulatory requirements in a structured, compliant, and reliable manner.