BPOM Hapus Syarat Apostille 3 Nov 2026: Kosmetik dan Suplemen

BPOM Hapus Syarat Apostille 3 Nov 2026: Kosmetik dan Suplemen | INSIGHTOF

BPOM hapus syarat apostille dan legalisasi kedutaan besar RI untuk dokumen impor kosmetik serta suplemen kesehatan yang sudah berlaku efektif sejak 3 November 2026 melalui PerBPOM Nomor 20 Tahun 2026 dan Nomor 19 Tahun 2026. Karena kedua aturan ini sudah aktif sekarang, tim regulasi yang masih mengurus cap apostille atau legalisasi KBRI pada Letter of Authorization (LOA), Certificate of Free Sale (CFS), dan sertifikat GMP membuang biaya serta berminggu-minggu waktu peluncuran, sekaligus berisiko ditolak bila melewatkan surat keterangan pengganti dari pemerintah negara asal.

Aktif: 3 Nov 2026
PerBPOM 17, 18, 19, dan 20 Tahun 2026 sudah mengikat seluruh pengajuan baru.
0
Tahap apostille atau legalisasi KBRI untuk LOA, CFS, dan GMP di PerBPOM 19 dan 20.
3 Tahun
Sisa masa berlaku minimum LOA yang tetap wajib untuk suplemen impor (Pasal 35).

1. Alasan BPOM Hapus Syarat Apostille di PerBPOM 19 dan 20 Tahun 2026

Pada 23 Oktober 2026, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menetapkan empat peraturan registrasi baru yang langsung berlaku saat diundangkan pada 3 November 2026. Teks lengkap keempatnya tersedia di portal regulasi OTSKK BPOM.

Dua aturan di antaranya langsung merombak penyiapan dokumen impor kosmetik dan suplemen mulai 3 November 2026. Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2026 (BNRI 2026 No. 753) mencabut dan menggantikan PerBPOM Nomor 21 Tahun 2022 tentang notifikasi kosmetik. Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2026 (BNRI 2026 No. 752) mencabut dan menggantikan PerBPOM Nomor 32 Tahun 2022 dan Nomor 15 Tahun 2024 tentang registrasi suplemen kesehatan.

Dua peraturan pendamping juga mulai berlaku pada tanggal yang sama, yaitu PerBPOM Nomor 18 Tahun 2026 (BNRI 2026 No. 751) untuk obat bahan alam dan PerBPOM Nomor 17 Tahun 2026 (BNRI 2026 No. 750) untuk obat kuasi. Di keempat peraturan baru ini, BPOM menghapus pasal-pasal yang sebelumnya mewajibkan sertifikat apostille maupun legalisasi KBRI/KJRI pada dokumen CFS dan GMP luar negeri.

Segera Perbarui Daftar Periksa Pra-3 November Anda: Merek atau importir yang masih mengirim dokumen kosmetik maupun suplemen ke kementerian luar negeri untuk apostille atau KBRI sedang menjalankan aturan tahun 2022 yang sudah dicabut. Segera alihkan fokus ke keabsahan penerbit: bila lembaga non-pemerintah menerbitkan CFS atau GMP, BPOM kini mewajibkan surat keterangan atau penunjukan resmi dari pemerintah negara asal. Petugas BPOM juga berwenang melakukan pemeriksaan setempat bila timbul keraguan atas dokumen GMP.

2. Kosmetik di PerBPOM 20/2026: Perubahan LOA, CFS, dan GMP

Pada aturan lama PerBPOM Nomor 21 Tahun 2022 yang sudah dicabut, Pasal 13 ayat (3) sampai (5) mewajibkan CFS dan sertifikat GMP kosmetik impor dilegalisasi apostille atau KBRI/KJRI. Tahap tersebut kerap menunda jadwal notifikasi kosmetik di Indonesia hingga beberapa minggu.

Pasal 20 PerBPOM Nomor 20 Tahun 2026 menghapus seluruh ayat kewajiban apostille dan legalisasi konsuler untuk notifikasi kosmetik impor produk jadi sejak 3 November 2026. Aturan baru ini juga menghapus dua batas sisa masa berlaku kaku dari tahun 2022, yaitu sisa berlaku minimal 6 bulan untuk LOA dan minimal 3 bulan untuk sertifikat GMP. Kini keduanya cukup berstatus masih berlaku saat pengajuan.

Dokumen Wajib Importir dan Pemegang Lisensi

Baik saat Anda menunjuk distributor lokal maupun pemegang lisensi produk kosmetik berizin di Indonesia, Pasal 20 ayat (1) huruf c tetap mensyaratkan tujuh elemen isi pada LOA. Surat harus dibuat dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris serta memuat nama dan alamat prinsipal, nama importir, merek atau nama kosmetik, tanggal terbit, dan masa berlaku. Dokumen tersebut juga wajib menegaskan hak melakukan notifikasi, impor, dan distribusi produk jadi, serta memuat nama dan tanda tangan pimpinan prinsipal.

Sesuai Pasal 20 ayat (1) huruf d, Certificate of Free Sale (CFS) tetap wajib bagi kosmetik impor dari negara di luar ASEAN, kecuali kosmetik kontrak yang diproduksi di luar wilayah Indonesia. CFS diterbitkan oleh pejabat berwenang atau lembaga yang diakui di negara asal tanpa memerlukan cap apostille maupun kedutaan.

Untuk sertifikat GMP, pabrik di luar ASEAN wajib melampirkan sertifikat GMP yang masih berlaku sesuai Pasal 20 ayat (1) huruf f, sedangkan pabrik di negara ASEAN dapat melampirkan sertifikat GMP atau surat pernyataan penerapan GMP sesuai huruf e. Berdasarkan Pasal 20 ayat (2), bila sertifikat diterbitkan oleh lembaga yang diakui dan bukan pejabat pemerintah langsung, berkas wajib dilengkapi surat keterangan dari otoritas pemerintah berwenang di negara asal. Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (8) memberi kewenangan kepada petugas BPOM untuk melakukan pemeriksaan setempat apabila muncul keraguan.

3. Suplemen Kesehatan di PerBPOM 19/2026: Apa yang Berubah dan Tetap

Dalam registrasi suplemen kesehatan di Indonesia, aturan lama PerBPOM Nomor 32 Tahun 2022 sebelumnya mewajibkan legalisasi apostille atau KBRI/KJRI atas CFS atau Certificate of Pharmaceutical Product (CPP) serta sertifikat GMP melalui Pasal 36 ayat (2) sampai (3) dan Pasal 46 ayat (6) sampai (7). Aturan lama juga mewajibkan sisa masa berlaku sertifikat GMP minimal 1 tahun saat diajukan.

Pasal 35 PerBPOM Nomor 19 Tahun 2026 menghapus kewajiban apostille serta legalisasi kedutaan tersebut mulai 3 November 2026 sekaligus menghapus batas minimal sisa masa berlaku 1 tahun pada sertifikat GMP. Sertifikat GMP kini cukup masih berlaku dan sesuai dengan bentuk sediaan produk yang diimpor.

Ketentuan yang Tetap Berlaku di Pasal 35

Berbeda dengan kosmetik, LOA untuk registrasi suplemen kesehatan impor tetap wajib memiliki sisa masa berlaku paling singkat 3 tahun pada saat pengajuan registrasi sesuai Pasal 35 ayat (1) huruf b. Jika Anda mengimpor suplemen, periksa segera tanggal kedaluwarsa LOA yang ada karena surat dengan sisa berlaku di bawah 3 tahun tetap tidak lolos verifikasi.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf a, apabila CFS atau CPP diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah negara asal, Anda harus melampirkan bukti surat penunjukan resmi tersebut. Di lapangan, kecepatan penerbitan surat penunjukan atau surat keterangan berbeda antarnegara asal, sehingga dokumen ini sebaiknya dikonfirmasi sejak awal. Jika pabrik di luar negeri hanya memiliki sertifikat GMP pangan olahan (CPPOB), Pasal 35 ayat (5) tetap mewajibkan Site Master File (SMF) dan penilaian kesetaraan GMP oleh BPOM, sedangkan Pasal 35 ayat (4) tetap mempertahankan kewenangan pemeriksaan setempat.

4. Perbandingan Aturan Lama 2022 dan Aturan Baru 2026

Tabel berikut merangkum perbandingan aturan tahun 2022 yang telah dicabut dan aturan baru yang sudah aktif berlaku sejak 3 November 2026 untuk produk impor jadi.

Aspek PersyaratanKosmetik: 21/2022 vs 20/2026Suplemen: 32/2022 vs 19/2026
Apostille atau KBRI untuk CFS dan GMPWajib (Pasal 13 ayat 3-5) → Dihapus di Pasal 20Wajib (Pasal 36 ayat 2-3) → Dihapus di Pasal 35
Sisa Masa Berlaku LOA Saat PengajuanMin. 6 bulan (Pasal 13 ayat 1c) → Cukup masih berlaku (Pasal 20 ayat 1c)Min. 3 tahun (Pasal 36 ayat 1b) → Tetap min. 3 tahun (Pasal 35 ayat 1b)
Sisa Masa Berlaku GMP Saat PengajuanMin. 3 bulan dan batas 5 tahun → Cukup masih berlaku (Pasal 20 ayat 1e-f)Min. 1 tahun (Pasal 36 ayat 1d.2) → Cukup masih berlaku (Pasal 35 ayat 1c)
Bukti Lembaga Penerbit Non-PemerintahApostille atau KBRI → Surat keterangan otoritas pemerintah (Pasal 20 ayat 2b)Surat penunjukan + Apostille → Surat penunjukan tanpa Apostille (Pasal 35 ayat 1a,c)
Pemeriksaan Setempat BPOMTidak disebut di Pasal 13 → Diatur eksplisit di Pasal 20 ayat 3Diatur di Pasal 36 ayat 5 → Dipertahankan di Pasal 35 ayat 4

5. Dokumen yang Tetap Wajib Notaris dan Jalur Regulasi Terpisah

Jangan Hapus Semua Legalisasi Tanpa Seleksi: Penghapusan apostille untuk LOA, CFS, dan GMP sejak 3 November 2026 tidak menghapus ketentuan akta notaris tertentu dan tidak berlaku untuk komoditas di luar PerBPOM 17-20/2026.

Beberapa dokumen perjanjian korporasi di dalam PerBPOM 20/2026 dan 19/2026 tetap wajib dibuat, dilegalisasi, atau dicatatkan oleh notaris. Pemutusan penunjukan keagenan sebelum masa berlaku berakhir memerlukan surat pemutusan (clean break letter) yang dinotariskan sesuai PerBPOM 20/2026 Pasal 21 ayat (1) huruf b dan PerBPOM 19/2026 Pasal 44 ayat (1) huruf b. Perjanjian kontrak produksi wajib dinotariskan sesuai PerBPOM 20/2026 Pasal 17 huruf a untuk kontrak luar negeri kosmetik dan PerBPOM 19/2026 Pasal 24 ayat (2) untuk kontrak produksi Pasal 21 ayat (7) huruf b. Surat pernyataan perusahaan terelasi juga tetap wajib dinotariskan berdasarkan Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (4) masing-masing peraturan.

PerBPOM Nomor 17 hingga 20 Tahun 2026 hanya mengatur obat kuasi, obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Registrasi pangan olahan (BPOM), alat kesehatan dan PKRT (Kementerian Kesehatan / Kemenkes), serta pengakuan sertifikat halal luar negeri (BPJPH) tunduk pada peraturan terpisah. Pastikan klasifikasi produk dan regulatornya sebelum menghapus tahap legalisasi pada komoditas lain.

6. Apa yang Berubah Dibanding Panduan INSIGHTOF Sebelumnya

Karena PerBPOM 20/2026 dan 19/2026 sudah berlaku sejak 3 November 2026, enam panduan terdahulu yang terbit sebelum tanggal tersebut memuat ketentuan legalisasi atau batas masa berlaku yang kini digantikan untuk pengajuan baru kosmetik dan suplemen kesehatan:

Panduan Terbit SebelumnyaAturan Lama di Panduan TersebutPerubahan di PerBPOM 20/2026 dan 19/2026
Kosmetik Impor di Indonesia: Notifikasi BPOM, SKI & HalalMenyebut CFS dan dokumen luar negeri mungkin memerlukan legalisasi atau autentikasi yang memakan waktu berminggu-minggu.Pasal 20 PerBPOM 20/2026 menghapus apostille dan legalisasi KBRI/KJRI untuk LOA, CFS, dan GMP kosmetik; penerbit non-pemerintah cukup melampirkan surat keterangan pemerintah negara asal.
Pemegang Lisensi Produk Kosmetik Indonesia untuk Brand AsingMengacu pada PerBPOM 21/2022 yang kini dicabut (termasuk Pasal 48) serta batas sisa masa berlaku GMP minimal 3 bulan.PerBPOM 20/2026 Pasal 59 mencabut 21/2022; LOA dan GMP cukup masih berlaku saat pengajuan (Pasal 20), perpanjangan dan pencabutan pindah ke Pasal 49 dan Pasal 56 ayat (2) huruf b, sementara clean break letter notaris (Pasal 21 ayat 1b) tetap wajib.
Cara Mempersiapkan Certificate of Free Sale (CFS) Korea ke IndonesiaMenganjurkan apostille atau legalisasi kedutaan untuk CFS lintas sektor termasuk kosmetik (KCA) dan suplemen (MFDS).Pasal 20 PerBPOM 20/2026 dan Pasal 35 PerBPOM 19/2026 menghapus apostille serta cap KBRI untuk CFS kosmetik dan suplemen; penerbit asosiasi (seperti KCA) wajib disertai surat keterangan atau penunjukan pemerintah. CFS pangan dan alkes tetap mengikuti aturan terpisah.
Toothpaste, The Cosmetic Product We Never RealizedMengutip PerBPOM 23/2019 yang sudah dicabut serta menyebut legalisasi notaris, konsuler, atau apostille untuk Notifkos.Berdasarkan PerBPOM 20/2026 Pasal 20, legalisasi konsuler dan apostille dihapus untuk LOA, CFS, dan GMP kosmetik; kewajiban notaris hanya berlaku untuk clean break letter, kontrak produksi luar negeri, dan surat induk perusahaan terelasi.
When Do You Need an LOA or LOD to Export to Indonesia?Menyebut LOA untuk BPOM kosmetik dan suplemen wajib dinotariskan, di-apostille, atau dilegalisasi KBRI.LOA kosmetik (20/2026 Pasal 20 ayat 1c) dan LOA suplemen (19/2026 Pasal 35 ayat 1b) tidak lagi membutuhkan apostille atau legalisasi KBRI. LOA kosmetik cukup masih berlaku saat pengajuan, sedangkan LOA suplemen tetap butuh sisa berlaku minimal 3 tahun; aturan Permendag 24/2021 dan pangan tetap terpisah.
FAQ: Cosmetic GMP Certificate Requirements for BPOM RegistrationMengutip PerKa BPOM 26/2018 dan 14/2017 yang sudah dicabut, mewajibkan legalisasi KBRI/KJRI untuk GMP non-ASEAN (termasuk ISO 22716), serta sisa masa berlaku minimal 6 bulan.Berdasarkan PerBPOM 20/2026 Pasal 20 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf b, legalisasi kedutaan dan batas sisa berlaku tetap dihapus; sertifikat ISO 22716 dari lembaga terakreditasi non-pemerintah memerlukan surat keterangan otoritas pemerintah negara asal dan dapat dikenai pemeriksaan setempat (Pasal 20 ayat 3).

7. Daftar Periksa Praktis untuk Merek Asing dan Importir

Dokumen Inti Impor yang Berlaku Sejak 3 November 2026

  • LOA Bahasa Indonesia atau Inggris: Ditandatangani direktur/pimpinan prinsipal dengan tujuh poin wajib; pastikan sisa berlaku minimal 3 tahun khusus untuk suplemen kesehatan.
  • CFS atau CPP (sesuai kategori): Wajib untuk kosmetik non-ASEAN (kecuali kontrak luar negeri) dan suplemen kesehatan impor, terbit dari otoritas berwenang atau lembaga yang ditunjuk pemerintah beserta surat penunjukannya.
  • Sertifikat GMP Berlaku: Sesuai bentuk sediaan untuk suplemen, diterbitkan otoritas pemerintah atau lembaga diakui yang disertai surat keterangan otoritas pemerintah, ditambah SMF bila memakai GMP pangan olahan pada suplemen.
  • Dokumen Notaris Khusus Kasus Tertentu: Siapkan legalisasi notaris hanya untuk clean break letter, surat pernyataan terelasi (Pasal 8 ayat 4 atau Pasal 9 ayat 4), atau perjanjian kontrak produksi (Pasal 17 huruf a atau Pasal 24 ayat 2).

Segera lakukan empat langkah berikut sebelum membayar kode billing PNBP atau menjadwalkan penerjemahan dokumen:

1
Pastikan tanggal masuk pengajuan di sistem BPOM.
Berdasarkan Pasal 58 ayat (1) PerBPOM 20/2026 dan Pasal 103 ayat (1) PerBPOM 19/2026, permohonan sebelum 3 November 2026 tetap diproses dengan aturan 2022. Semua pengajuan baru sejak 3 November 2026 sudah wajib mengikuti aturan 2026.
2
Ganti segera SOP dan daftar periksa lama.
Perbarui SOP internal yang masih memakai acuan pra-3 November dari enam panduan di Bagian 6 di atas. Hapus segera tahapan apostille dan KBRI dari jadwal peluncuran kosmetik serta suplemen agar tidak membuang biaya maupun waktu berminggu-minggu.
3
Verifikasi status lembaga penerbit CFS dan GMP.
Jika sertifikat GMP atau CFS diterbitkan oleh asosiasi industri atau lembaga sertifikasi dan bukan kementerian, siapkan surat keterangan atau surat penunjukan resmi dari pemerintah negara asal sebelum unggah berkas.
4
Pisahkan alur pangan, alat kesehatan, dan halal.
Jangan menyamakan pengecualian apostille kosmetik dan suplemen ini dengan produk pangan olahan, alat kesehatan dan PKRT Kemenkes, maupun sertifikat halal luar negeri BPJPH tanpa memeriksa aturan masing-masing instansi.

8. Pertanyaan yang Sering Diajukan

Q: Apakah BPOM masih mewajibkan apostille atau legalisasi KBRI untuk CFS dan GMP kosmetik?
A: Tidak. Dalam PerBPOM Nomor 20 Tahun 2026 Pasal 20 yang sudah berlaku sejak 3 November 2026, BPOM menghapus klausul kewajiban apostille serta legalisasi KBRI/KJRI yang sebelumnya diatur dalam PerBPOM Nomor 21 Tahun 2022.
Q: Bagaimana nasib pengajuan kosmetik atau suplemen yang sudah masuk sebelum 3 November 2026?
A: Permohonan yang diajukan sebelum 3 November 2026 tetap diproses memakai ketentuan lama, yakni PerBPOM 21/2022 sesuai Pasal 58 ayat (1) untuk kosmetik dan PerBPOM 32/2022 jo. 15/2024 sesuai Pasal 103 ayat (1) untuk suplemen. Pengajuan sejak 3 November 2026 ke atas mengikuti aturan 2026.
Q: Apakah LOA suplemen kesehatan tetap memiliki batas minimal masa berlaku?
A: Ya. Meski PerBPOM Nomor 19 Tahun 2026 menghapus apostille dan batas minimal sisa 1 tahun pada sertifikat GMP, Pasal 35 ayat (1) huruf b tetap mewajibkan LOA berlaku paling singkat 3 tahun saat registrasi.
Q: Apakah penghapusan apostille ini juga berlaku untuk pangan olahan, alat kesehatan, atau sertifikat halal?
A: Tidak. PerBPOM Nomor 17 sampai 20 Tahun 2026 hanya berlaku untuk obat kuasi, obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Pangan olahan (BPOM), alat kesehatan dan PKRT (Kemenkes), serta sertifikat halal luar negeri (BPJPH) tetap mengikuti aturan masing-masing.

Butuh Bantuan Menyesuaikan Berkas dengan PerBPOM 19 dan 20 Tahun 2026?

Karena kedua aturan sudah berlaku sejak 3 November 2026, tim regulasi kami memeriksa redaksi LOA, surat konfirmasi penerbit CFS dan GMP, serta struktur importir berizin sebelum pengajuan. Berdiri sejak 2016, 1.000+ pengajuan BPOM & halal.

INSIGHTOF Consulting Indonesia

Established 2016 | 1,000+ BPOM & Halal Filings

📧 marketing@insightof.co.id

📱 +62 897 647 0070 (WhatsApp)

🌐 Detail Harga Tetap & Garansi Tepat Waktu

Get the Right Regulatory Support

We help local and international businesses meet Indonesian regulatory requirements in a structured, compliant, and reliable manner.