Daftar Isi
- Dampak Permenkes 5/2026 terhadap Aturan Operasional CDAKB
- Larangan Gudang 3PL dan Batas Alih Daya (Klausul 13)
- Standar Lantai Gudang, Kalibrasi, dan Rantai Dingin
- Pembeli Resmi, Vigilans, dan Mampu Telusur Implan
- Perubahan Koordinat, PNBP, dan Audit Internal Tahunan
- Sanksi Administratif dan Risiko Daftar Hitam
- Langkah Persiapan Sebelum 4 Mei 2027
- Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aturan operasional CDAKB di Indonesia kini berada di bawah dua regulasi yang berjalan berdampingan: Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 5 Tahun 2026 yang berlaku sejak 4 Mei 2026, serta Permenkes Nomor 11 Tahun 2025. Meskipun istilah CDAKB telah diubah menjadi CDB untuk Alat Kesehatan pada 2025, Pasal 125 huruf v Permenkes 5/2026 tetap mempertahankan Pasal 2 beserta Lampiran 13 aspek teknis Permenkes 4/2014 sambil mencabut pasal lainnya. Distributor alat kesehatan maupun prinsipal asing wajib mematuhi ketentuan gudang, larangan alih daya, pelaporan, dan sanksi yang jauh melampaui sekadar mengantongi sertifikat awal.
1. Dampak Permenkes 5/2026 terhadap Aturan Operasional CDAKB
Pada 17 April 2026, Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) menetapkan Permenkes Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perbekalan Kesehatan yang resmi berlaku sejak diundangkan pada 4 Mei 2026. Regulasi payung ini menyatukan tata kelola rantai pasok sediaan farmasi, alat kesehatan, dan PKRT sebagai turunan PP Nomor 28 Tahun 2024.
Banyak pelaku usaha mengira Permenkes 5/2026 menghapus seluruh ketentuan Permenkes Nomor 4 Tahun 2014 tentang Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB). Padahal, Pasal 125 huruf v Permenkes 5/2026 mencabut Permenkes 4/2014 kecuali Pasal 2 beserta Lampirannya.
Pasal 64 ayat (5) Permenkes 5/2026 menyatakan bahwa pedoman CDB untuk alat kesehatan ditetapkan oleh Menteri. Hingga kini, Kemenkes belum menerbitkan pedoman teknis pengganti tersendiri berdasarkan pasal tersebut. Oleh karena itu, 13 aspek teknis dalam Lampiran Permenkes 4/2014 tetap mengikat sebagai acuan operasional Anda, dan Pasal 122 memberi waktu penyesuaian hingga 4 Mei 2027.
2. Larangan Gudang 3PL dan Batas Alih Daya (Klausul 13)
Prinsipal asing yang baru masuk pasar Indonesia kerap menanyakan apakah distributor berizin boleh menitipkan stok alat kesehatan di gudang logistik pihak ketiga (3PL). Mengacu pada Klausul 13.d Lampiran Permenkes 4/2014 yang masih berlaku, jawabannya tegas tidak boleh. Penyalur Alat Kesehatan (PAK) dan Cabang PAK dapat menyerahkan kegiatan kepada pihak ketiga sesuai kebutuhan, kecuali kegiatan penyimpanan.
Anda tidak dapat mengalihdayakan penyimpanan alat kesehatan ke gudang 3PL umum. Setiap distributor dan cabang wajib mengelola sendiri fasilitas penyimpanan yang terdaftar pada izin distributor IDAK dan sertifikat CDAKB atau CDB miliknya.
Kegiatan pendukung lain boleh dikontrakkan kepada pihak ketiga apabila Anda memenuhi tiga syarat pada Klausul 13.a sampai 13.c:
- Aktivitas yang dialihdayakan wajib dituangkan dalam kontrak tertulis yang mengatur pengendalian mutu sesuai regulasi.
- Perusahaan Anda harus menetapkan dan memantau jenis pengawasan atas vendor pihak ketiga tersebut.
- Seluruh aktivitas pihak ketiga harus tercakup dalam sistem audit sarana milik distributor.
Aktivitas yang dapat dialihdayakan mencakup jasa pengiriman dan transportasi rantai dingin, kalibrasi alat ukur, serta pengendalian hama. Layanan bengkel purna jual resmi (Klausul 3.a.14) dan pemusnahan limbah berizin (Pasal 90 ayat (4) Permenkes 5/2026) juga boleh bekerja sama dengan pihak ketiga.
3. Standar Lantai Gudang, Kalibrasi, dan Rantai Dingin
Daftar periksa dokumen hanya menilai berkas unggahan, sedangkan tim inspektur Kemenkes memeriksa langsung pengendalian teknis di lapangan saat audit fisik maupun virtual. Sejumlah parameter kuantitatif pada Klausul 1, 3, dan 4 Lampiran Permenkes 4/2014 sering luput dari perhatian distributor.
| Area Operasional | Standar Wajib | Rujukan Klausul |
|---|---|---|
| Forklift gudang | Penggerak listrik atau baterai diizinkan; forklift bensin, diesel, dan gas dilarang di dalam gudang | Klausul 3.a.11 s.d. 3.a.12 |
| Kalibrasi alat ukur | Termohigrometer wajib dikalibrasi atau diverifikasi terhadap standar tertelusur nasional atau internasional | Klausul 4.c.1 dan 4.d.1.l |
| Pencatatan suhu | Ruang terkontrol wajib mencatat suhu minimum dan maksimum harian minimal 2 kali sehari | Klausul 4.d.1.i |
| Batas kelembapan | Produk berlabel protect from moisture mensyaratkan kelembapan relatif maksimal 60% pada kondisi normal | Klausul 4.d.1.j |
| Posisi sensor | Sensor ditempatkan di titik paling fluktuatif, misalnya dekat pintu keluar masuk barang | Klausul 4.d.1.k |
| Pengiriman rantai dingin | Produk dilarang bersentuhan langsung dengan es kering; kendaraan angkut bukan tempat penyimpanan | Klausul 4.e.5 s.d. 4.e.6 |
| Elektromedik dan IVD | Wajib punya teknisi kompeten, bengkel milik sendiri atau kontrak resmi, serta catatan uji instalasi | Klausul 1.a.4, 3.a.14, 4.f |
Bagi merek Korea, Eropa, dan Jepang yang memasok laser estetika, unit pencitraan dental, atau reagen diagnostik in vitro (IVD), Klausul 3.a.14 dan 4.f berdampak langsung. Distributor Anda tidak cukup hanya mengirim unit ke klinik.
Distributor alkes elektromedik dan IVD wajib memiliki teknisi kompeten berdasarkan Klausul 1.a.4. Perusahaan juga harus menyediakan fasilitas bengkel sendiri atau bekerja sama resmi dengan bengkel terkait sesuai Klausul 3.a.14. Berdasarkan Klausul 4.f, distributor wajib menetapkan prosedur kualifikasi instalasi, melakukan pengujian sesuai petunjuk pabrikan, dan menyimpan rekaman hasil instalasinya.
4. Pembeli Resmi, Vigilans, dan Mampu Telusur Implan
Permenkes 5/2026 memperketat batas jalur penjualan hilir, pelaporan vigilans pasca-pemasaran, serta pelaporan distribusi bagi seluruh distributor alat kesehatan.
Pertama, Pasal 72 ayat (1) membatasi pihak yang boleh menerima penyaluran dari produsen, distributor, maupun cabang distributor alkes. Penerima sah meliputi produsen alkes, industri farmasi, distributor atau cabang berizin, fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas pengelolaan kefarmasian, fasilitas pelayanan kefarmasian, dan lembaga riset. Penyaluran ke fasilitas perdagangan besar perlengkapan rumah tangga dan peritel hanya diizinkan untuk jenis alkes tertentu yang ditetapkan Menteri.
Kedua, Klausul 5.c dan 5.d Lampiran Permenkes 4/2014 mewajibkan sistem mampu telusur hingga tingkat pasien untuk implan berisiko tinggi. Ketentuan ini mencakup katup jantung mekanik, pacu jantung implan, defibrilator implan, stent jantung, sistem penunjang ventrikular implan, dan sistem infus obat implan. Jika penelusuran ke pasien tidak memungkinkan, penelusuran wajib mencapai fasilitas pengguna dengan mencatat tanggal pemasangan dan tanggal pelepasan, serta disimpan sepanjang umur guna produk atau minimal 2 tahun (Klausul 1.b.11 dan 5.b).
Ketiga, Permenkes 5/2026 menetapkan empat kewajiban pelaporan dan pemusnahan yang terhubung dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN):
Berdasarkan Pasal 81, distributor yang memanfaatkan sistem elektronik wajib menyampaikan laporan kegiatan distribusi melalui sistem yang terintegrasi dengan SIKN seperti E-Report. Sebelum memusnahkan alkes kedaluwarsa, rusak, atau dicabut izin edarnya, Pasal 91 mewajibkan analisis risiko atas potensi penyalahgunaan produk atau kemasan serta dampak lingkungan dan kesehatan.
Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) huruf c, pemilik izin edar wajib melaporkan potensi kekosongan pasokan kepada Menteri paling lambat 6 bulan sebelum kelangkaan terjadi. Sementara itu, Pasal 103 ayat (2) dan Pasal 104 mewajibkan pemilik izin edar melaksanakan serta melaporkan vigilans insiden keamanan alat kesehatan sesuai tenggat Kemenkes.
5. Perubahan Koordinat, PNBP, dan Audit Internal Tahunan
Mengacu pada Lampiran Permenkes 11/2025 (halaman 443 hingga 451) dan pengumuman resmi di portal Seralkes Kemenkes, pemeliharaan Sertifikat CDB sangat bergantung pada empat ketentuan prosedural.
Perubahan alamat gudang atau bengkel ditentukan oleh koordinat lokasi. Dalam Permenkes 11/2025, perubahan alamat pada PB UMKU Sertifikat CDB yang mengubah titik koordinat lokasi mewajibkan Anda mengajukan permohonan Sertifikat CDB baru, bukan sekadar perubahan data. Penambahan gudang, pindah gudang, atau perubahan kelompok produk memicu verifikasi lapangan, sedangkan perbaikan redaksi alamat tanpa pindah lokasi maupun pengurangan gudang cukup melalui verifikasi dokumen.
Daftar Periksa Kepatuhan Pasca-Sertifikat dan Perpanjangan
- Pembayaran PNBP di muka: Sejak 1 September 2025, tarif PNBP sertifikasi CDB wajib dibayarkan sebelum pemohon mengunggah dan mengirimkan dokumen evaluasi di Seralkes.
- Laporan audit internal tahunan: Distributor pusat wajib melapor hasil audit internal setiap tahun ke Kemenkes, sedangkan cabang melapor ke pemerintah daerah provinsi. Kemenkes kembali menegaskan kewajiban ini pada workshop 2 April 2026 dan desk asistensi CDB 27 Oktober 2026.
- Batas waktu aktivasi usaha: Pengadaan dan distribusi sesuai kelompok alkes pada sertifikat wajib dimulai paling lambat 12 bulan sejak terbit pertama kali, atau 6 bulan sejak perpanjangan.
- Pengajuan perpanjangan 6 bulan sebelumnya: Permohonan perpanjangan wajib diajukan paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku habis dengan melampirkan laporan audit internal tahun berjalan atau tahun sebelumnya.
Pantau pula batas waktu perbaikan saat evaluasi OSS dan Seralkes berlangsung. Permenkes 11/2025 membatasi perbaikan dokumen maksimal 2 kali masing-masing 10 hari, dan perbaikan CAPA lapangan maksimal 2 kali masing-masing 30 hari. Sepanjang 2026, Kemenkes dua kali membekukan hitungan waktu tersebut: 15 hingga 19 Juni 2026 lewat Pengumuman HK.02.03/E.VI/3430/2026 saat transisi KBLI 2025 di OSS, serta 1 hingga 8 Juli 2026 lewat Pengumuman HK.02.03/E.VI/3769/2026 akibat kendala integrasi OSS dan Seralkes.
6. Sanksi Administratif dan Risiko Daftar Hitam
Sebelum 2026, pelanggaran CDAKB kerap dianggap sekadar penghambat registrasi produk baru. Pasal 117 Permenkes 5/2026 mengubah profil risiko tersebut dengan menetapkan sanksi administratif tegas atas distribusi alat kesehatan yang tidak sesuai CDB (Pasal 64 ayat (3)) maupun kelalaian pelaporan elektronik (Pasal 81).
Berdasarkan Pasal 117 ayat (2) hingga (4), sanksi dapat ditingkatkan dari peringatan, pembekuan sementara perizinan berusaha, denda administratif, daya paksa polisional, hingga pencabutan izin usaha. Daya paksa polisional mencakup perintah penarikan produk, ganti rugi, pemusnahan, pemblokiran sistem elektronik, penutupan akses permohonan perizinan berusaha, serta pencantuman dalam daftar hitam (blacklist) perizinan dan pengadaan.
Karena tender rumah sakit pemerintah dan e-Katalog sektoral mensyaratkan status CDB aktif, pemblokiran akses izin atau masuk daftar hitam langsung menghentikan penjualan seluruh SKU terdaftar. Menyelaraskan izin distribusi IDAK, kepatuhan gudang, dan pelaporan E-Report adalah perlindungan paling efektif agar bisnis terhindar dari sanksi tersebut.
7. Langkah Persiapan Sebelum 4 Mei 2027
Bagi pemegang sertifikat CDB maupun CDAKB lama, persiapan operasional perlu dimulai lebih awal. Hal yang sama berlaku jika Anda sedang mengaudit calon distributor lokal sebelum menandatangani Letter of Authorization. Jalankan empat pemeriksaan berikut sebelum batas penyesuaian 4 Mei 2027 berakhir.
8. Pertanyaan yang Sering Diajukan
Butuh Pendampingan Audit CDB atau Uji Tuntas Distributor di Indonesia?
INSIGHTOF Consulting Indonesia membantu prinsipal asing dan distributor lokal menyelaraskan SOP gudang, kontrak bengkel, serta pelaporan Permenkes 5/2026 sebelum inspeksi Kemenkes. Berdiri sejak 2016, 1.000+ pengurusan BPOM & halal.
INSIGHTOF Consulting Indonesia
Established 2016 | 1,000+ BPOM & Halal Filings








